PATOLOGI POLITIK

v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

Normal
0
false

false
false
false

IN
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}

PATOLOGI POLITIK

DALAM IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH PESISIR BARAT

Penelitian  ini diajukan untuk memenuhi tuga akhir mata kuliah analisa kebijakan publik

Dosen pembimbing: DR. Ali Abdul wahid, M.Si

 

 

PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

MATA KULIAH ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

Oleh :

 

M.Agus Ma’mun   (1031040055/VI)

 

 

FAKULTAS USHULUDDIN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

RADEN INTAN LAMPUNG

2013

BAB I

PEMDAHULUAN

 

A.    Latar belakang

Otonomi daerah memiliki perubahan fundamental pada sistem birokrasi pemerintahan antara pusat dan daerah, sekaligus juga perubahan pada sistem politik. Pemilihan kepala daerah langsung merupakan konskuensi logis ketika daerah diberi kewenangan dan kekuasaan besar dalam mengelola daerahnya masing-masing. Dengan kondisi seperti ini, konstelasi politik daerah akan meningkat sebagai jalan memperebutkan kekuasaan daerah yang sudah sangat otonom. Peningkatan konstelasi politik daerah sebagai bagian implementasi otonomi daerah memiliki implikasi negatif terhadap jalannya roda pemerintahan daerah atau sistem birokrasi di daerah. Implikasi negatif ini menyangkut keterlibatan birokrasi dan birokrat dalam politik praktis.

 

Makalah ini akan menyoroti mengenai dampak negatif dari pelaksanaan otonomi daerah Pesisir Barat, yakni keterlibatan birokrasi dalam konstelasi politik lokal. Gejala ini sangatlah umum dan terlihat vulgar pada setiap kontestasi politik di daerah, Pemilukada Kabupaten. Sistem otonomi daerah ternyata melahirkan fenomena yang disebut dengan patologi politik, dimana ruang-ruang birokrasi yang seharusnya netral, fokus terhadap tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai pelayan publik “dipaksa”  masuk dalam ranah politik. logika keterlibatan birokrasi kedalam politik praktis merupakan jaringan komplek antara elit politik lokal dan para pejabat birokrasi. Jaringan kompleks ini sebagai sebab akibat atau konskuensi logis dari implementasi otonomi daerah yang harus diurai.

 

B.     Rumusan masalah

Dari latar belakang tersebut penulis dapat merumuskan suatu permasalahan dalam makalah ini:

1.      Apa pengertian patologi,birokrasi dan otonomi daerah?

2.      Bagaimana patologi politik dalam implementasi otonomi daerah di pesisir barat?

 

C.     Tujuan

Tujuan dari penulisan makalah ini untuk menjadikan suatu khasanah pemikiran dan untuk menjadikan suatu landasan berpijak dalam kehidupan sosial, terutama bagi pembaca dan khususnya juga bagi penulis sendiri, terutama dalam pemahaman tentang keterkaitannya para birokrat dalam konstelasi politik lokal.

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

A.    Pengertian patologi politik dan otonomi daerah

Patologi politik merujuk pada pengertian dasarnya mengenaiPatologi, yakni sebuah gejala penyakit yang terjadi, dimana sebagai akibatnya akan mengganggu dan mengakibatkan abnormal sebuah sistem. Pemakalah memberikan pengertian patologi politik sebagai sebuah gejala atau penyakit yang akan menggangu pada sistem politik dan berdampak pada terciptanya patologi birokrasi, yakni tergangunya (abnormal) sistem birokrasi.

 

Pengertian Politik adalah suatu hal yang mencakup pengelolaan masalah publik, struktur dan organisasi pemerintahan,ia mencakup aspirasi, tujuan, keyakinan,dan nilai-nilai manusia. Menurut johan kaspar bluntschli politik adalah ilmu yang memperhatikan masalah kenegaraan, yaitu berusaha keras untuk mengerti dalam paham situasi dan kondisi negara yang bersift penting,dalam berbagai bentuk manifestasi pembangunan.

 

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang di maksud Otonomi Daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada Negara kesatuan maupun pada Negara federasi. Di Negara kesatuan otonomi daerah lebih terbatas dari pada di Negara yang berbentuk federasi.

 

Kewenangan mengantar dan mengurus rumah tangga daerah di Negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat seperti:

1.      Hubungan luar negeri

2.      Pengadilan

3.      Moneter dan keuangan

4.      Pertahanan dan keamanan

 

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

 

B.     Patologi birokrasi dalam implementasi otonomi daerah pesisir barat

 

Patologi politik dalam pelaksanaan otonomi daerah memberi pengertian keterlibatan birokrasi daerah dalam membentuk afiliasi politik yang ada di daerah, (Partai dan elit politik daerah), baik itu secara etika politik dan etika kepegawaian negeri sipil itu tidak bisa dibenarkan. Birokrasi yang seharunya netral, tidak terpengaruh oleh sebuah konstelasi politik, terseret dalam ranah yang akan memasung independensi birokrasi daerah. Pengertian patologi disini mengandung pengertian sebab akibat yang satu sama lain saling berakitan, patologi politik akan menyebabkan patologi birokrasi.

 

Bila merujuk pada UU Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004  Bab V Pasal 130 ayat1 dan 2  dimana pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam Eselon II pada pemerintahan daerah sepenunya merupakan domain kepala daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati), ini memberikan legitimasi hukum yang kuat menyangkut kewenangan daerah dalam mengelola kepegawaian daerah.

 

Pasal ini sangat jelas menggambarkan Kepala Daerah mempunyai otoritas kuat dalam memetakan dan menentukan formasi jabatan di daerah. Dengan otoritasnya yang begitu kuat, implikasi penyalahgunaan wewenang ini sering kali terjadi dalam mengelola apartur atau pegawai negeri sipil seperti di daerah pesisir barat.

Dimana pola pembinaan manajemen dan kaitannya dalam menentukan orang-orang dalam rangka memenuhi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian yang seharusnya dilakukan dengan asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalisme, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektifitas, tetapi kecendenderungan yang terjadi asas-asas tersebut diabaikan.Contoh???

Makalah ini dilakukan dalam sebuah penelitian secara langsung dalam mengamati atau mengiuti berita untuk mengetahui informasi pembentukan daerah baru. Otonomi tersebut yang terbentuk pada tanggal 5 Oktober 2012 Rapat paripurna DPR mensahkan 5 Daerah Otonom Baru (DOB) yang salah satunya adalah kabupaten pesisir barat Lampung yang sudah disepakati oleh pemerintah dan DPR dalam pembicaraan tingkat I antara Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri.

Jikalau kita merasakan bukti yang nyata seperti dalam sebuah gambaran kabupaten baru pesisir baratotoritas dalam sebuah kosep demokrasi ini mutlak hanya dimiliki oleh kaum bermodal, seperti dalam sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam proses penentuan bakal calon bupati pesisir barat secara langsung calon bupati yang terpilih seharusnya calon dari pesisir barat itu sendiri (pribumi) bukan dari  daerah lain. Karna dalam hal itu orang pribumi lebih paham tentang kondisi daerah yang ada dipesisir barat, baik dalam bidang ekonomi dan permasalahan-permasalahan yang menjadi keluhan rakyat pesisir barat.Oleh karena itu mungkin kepala daerah menggunakan pendekatan politis dalam rangka membangun jaringan dan memetakan konsolidasi birokrasi sebagai cara membangun kekuatan politik dari dalam birokrasi. Siapa mendukung siapa, adalah patron yang digunakan dalam rangka membentuk formatur pejabat daerah.

 

Pola-pola seperti ini biasanya dilakukan menjelang Pemilihan Kepala daerah yang atau setelah Pemilihan Kepala Daerah. Asas timbal balik menjadi “kue” yang menjanjikan bagi para pejabat publik daerah, karena secara instan jabatan tertentu sebagai pengembangan karirnya di kepegawaian dapat diperoleh. Hal ini menjadi pertaruhan karir tersendiri bagi para pejabat publik, karena menjelang Pemilukada blok-blok dukungan yang sudah terpetakan sebelumnya akan bertarung menjagokan masing-masing calonnya, Para pejabat dari mulai pejabat Dinas, Camat, Lurah dan Kepala Desa seolah menjadi agen partai atau tim sukses calon kepala daerah tertentu. Manakala calon yang didukungnya menang, asas timbal balik akan dilakukan, artinya pengangkatan dan pemindahan yang diinginkan akan diberikan dengan instan sebagai imbalan politik, akan tetapi manakala calon yang didukung kalah, maka secara karir akan terkucil.

 

Dengan kata lain suatu kebijakan yang mempunyai landasan hukum juga harus diputuskan dengan proses demokrasi, dengan begitu pembuat kebijakan juga harus mengetahui semua nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Karena dilihat dari pernyataan diatas didikasi seorang pemimpin bukan suatu keharusan. Melainkan seorang pemimpin itu harus paham tentang semua kondisi atau peta politik dalam suatu daerah itulah yang seharusnya benar-benar menjadi faktor terpenting dalam sebuah kepemimpinan tersebut.oleh karena itu patologi politik dalam otonomi daerah disini terseretnya birokrak kedalam ranah politik. Birokrasi yang seharunya netral, tidak terpengaruh oleh sebuah konstelasi politik, terseret dalam ranah yang akan memasung independensi birokrasi daerah.

Pengertian patologi disini mengandung pengertian sebab akibat yang satu sama lain saling berakitan, patologi politik akan menyebabkan patologi birokrasi.

 

 

BAB III

KESIMPULAN

 

A.    Penutup

 

Bentuk reformasi yang diinginkan semenjak reformasi 1998 ialah adanya otonomi daerah. Otonomi daerah itu kemudian diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Otonomi Daerah. Melalui Undang-Undang tersebut, pelaksanaan otonomi daerah mulai dijalankan hingga saat ini.

Ternyata otonomi daerah pada tahap pelaksanaannya mengalami beberapa problematika. Problematika tersebut antara lain: pemberian asas otonomi seluas-luasnya, pemekaran wilayah terutama juga dalam penentuan bakal calon bupati yang akan menjadi orang nomor satu di daerah baru tersebut harus benar-benar orang yang paham kondisi daerah, dan juga pemimpin yang benar benar tau tentang masalah keanekaragaman daerah tersebut dalam artian orang pribumi itu sendiri. inilah yang menjadi suatu masalah yang harus terkontrol dalam suatu pemberian kebijakan dan merupakan suatu keharusan dalam artian  kesejajaran pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Problem yang terjadi menimbulkan dampak. Dampak yang bisa dirasakan secara langsung ialah pemerintahan daerah menjadi sulit untuk dijalankan secara efektif dan efisien. Wujudnya bisa berbentuk sikap anarkis masyarakat, pemerintah yang semaunya dalam membuat peraturan, dan lain sebagainya.

Untuk itu perlu adanya usaha untuk membangkitkan kembali otonomi daerah. Hasilnya bahwa otonomi yang dibangun ini dapat terus berjalan sesuai dengan harapan yaitu kesejahteraan masyarakat.

B.     Saran

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah juga perlu diupayakan.

Kesempatan yang seluas-luasnya perlu diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil peran. Selain dari itu suatu kebijakan yang diputuskan dengan asas kepastian hukum juga diputuskan dengan asas kepentingan umum dan  juga harus diputuskan dengan proses demokrasi, dengan begitu pembuat kebijakan juga harus mengetahui semua nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu bertindak aktif dan berperan serta dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebaiknya membuang jauh-jauh egonya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompoknya dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat.

TEORI KETERGANTUNGAN (2): INTI PEMIKIRANNYA   RESUMEMATA KULIAH PEMBANGUNAN NASIONAL

TEORI KETERGANTUNGAN (2): INTI PEMIKIRANNYA

 

 

 

RESUME

MATA KULIAH PEMBANGUNAN NASIONAL DAN REGIONAL

PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

 

Oleh :

M.Agus Ma’mun    :  (1031040055)

 

 

 

 

 

FAKULTAS USHULUDDIN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

RADEN INTAN LAMPUNG

 

TEORI KETERGANTUNGAN (2) INTI PEMIKIRANNYA

Teori ketergantungan mempunyai dua induk pertama adalah teori-teori tentang      imperialisme dan kolonialisme. Induk kedua datang dari studi-studi empiris tentang pembangunan-pembangunan dinegara pinggiran.imprealisme adalah negara-negara yang mempunyai kepentingan dalam bidang ekonomi.

Ham relasi indifidu dengan negara (ham )

Perubahan idealis ialah perubahan yang mencari perubahan matrealistik.dan tujuannya dalam bidang identitas keamanan dan keluar dari kejenuhan

Yang dimaksud ketergantungan adalah dimana keadaan ekonomi negara –negara  tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dari ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, dimana negara-negara  tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Hubungan saling tergantung antara dua sistim ekonomi atau lebih, dan hubungan antara sistim-sistim ekonomi  ini dengan perdagangan dunia, menjadi hubungan ketergantungan bila ekonomi beberapa negara (yang dominan) bisa berekpsansi dan bisa berdiri sendiri, sedangkan ekonomi-ekonomi negara lainnya(yang tergantung) mengalami perubahan hanya sebagai akibat dari ekspansi tersebut, baik positif maupun negatif.

Kapitalisme dinegara-negara pinggiran adalah kapitalisme pinggiran, atau kapitalisme yang bergantung pada kapitalisme di pusat. Dengan demikian, menurut teori ketergantungan, keterbelakangan yang terjadi di negara-negara pinggiran disebabkan oleh adanya sentuhan ini, jadi disebabkan oleh faktor eksternal.

Oleh para ahli yang nenganut paham liberal, hubungan antara negara-negara pusat dan pinggiran ini dikatakan sebagai hubungan saling ketergantungan, dimana kedua belah pihak ada dalam posisi saling membutuhkan. Negara-negara pusat membutuhkan bahan mentah untuk industrinya, sedangkan negara-negara pinggiran membutuhkan barang-barang industri untuk pembangunan. Karena itu tidak bisa dikatakan yang satu mendominasi yang yang lainnya.

1.TEORI KETERGANTUNGAN KLASIK

1. Andre gunder frank: pembangunan keterbelakangan

Frank adalah adalah seorang ahli ekonomi amerika dia mengungkapakan bahwa keterbelakangan bukanlah suatu kondisi ilamiah dari sebuah masyarakat.bukan juga masyarakat itu kekurangan modal. Keterbelakangan merupakan sebuah proses ekonomi, politik dan sosial yang terjadi akibat globalisasi dari sistim kapitalisme. Keterbelakangan dinegara-negara pinggiran (yang oleh frank disebut sebagai negara satelit) adalah akibat langsung dari terjadinya pembangunan dinegara-negara pusat (frank negara-negara metropolis).

            Frank dalam teorinya mengembangkan teori tentang konsep prebisch tentang negara-negara pusat dan pinggiran, yang disebutkan sebagai negara-negara metropolis dan negara-negara satelit.tetapi kalau prebisch, terutama berbicara tentang aspek ekonomi persoalan ini yakni ketimpangan nilai tukar, frank lebih berbicara tentang aspek politik dari hubungan ini, yakni hubungan politis (dan ekonomi) antara modal asing dengan kelas-kelas yang berkuasa di negara-negara satelit.

            Menurut teori frank. Ciri- ciri perkembangan dari kapitalisme satelit adalah:

  1. kehidupan ekonomi yang tergantung
  2. terjadinya kerja sama antara modal asing dengan kelas-kelas yang berkuasa dinegara-negara satelit, yakni para pejabat pemerintah, kelas tuan tanah dan pedagang.
  3. Terjadinya ketimpangan antara yang kaya (klas yang dominan yang melakukan ekploitasi) dan yang miskin (rakyat jelata yang di eksploitir) di negara- negara satelit.

Atas dasar tesis diatas, frank menolak pendapat kaum marxis yang menganut teori pentahapan refolusi yakni bahwa kalau masyarakat tersebut masyarakat feodal, perlu ada refolusi borjuis dulu yang akan melahirkan masyarakat kapitalis, sebelum menjalankan refolusi sosial. Menurut frank negara-negara satelit merupakan negara kapitalis. Karena itu, perubahan yang diperlukan adalah yang langsung menuju sosialisme. Jadi bagi frank, keterbelakangan hanya bisa diatasi melalui refolusi, yakni refolusi yang melahirkan sistim sosialis.

2. Theotonio Dos Santos: Membantah Frank.

Dos santos adalah orang yang memberikan definisi ketergantungan yang banyak dikutif. Dalam definisinya terungkap bahwa, negara-negara pinggiran atau satelit pada dasarnya hanya merupakan bayangan dari negara pusat atau metropolis. Bila negara pusat yang menjadi induknya negara berkembang, negara satelis juga bisa ikut berkebang, bila negara induknya mengalami krisis, satelitnya pun kejangkitan krisis.

Definisi ini sangat berbeda dengan konsep frank yang telah di tulis diatas. Bagi frank hubungan negara metropolis selalu berakibat negatif bagi negara satelit. Tidak mungkin ada perkembangan dinegara satelit, selama negara ini masih berubungan dengan menginduk kepada negara metropolis. Dengan demikian meskipun frank dan dos santos merupakan tokoh dari teori ketergantungan keduanya berbeda dengan beberapa hal.

Dos santos membedakan tiga bentuk ketergantungan yakni:

  1. 1.      Ketergantungan kolonial. Disini terjadi domistik politik dalam bentuk penguasaan kolonial atau penjajahan, dari negara pusat atau negara pinggiran. Kegiatan ekonomi yang utama adaah perdagangan dari hasil bumi yang di butuhkan oleh negara penjajah.
  2. 2.      Ketergantungan finansial atau industrial. Disini tidak ada dominasi politik dalam bentuk penjajahan. Negara pinggiran secara politis merdeka. Tetapi dalam kenyataannya, negara pinggiran ini masih dikuasai oleh kekuatan kekuatan finansial dan industrial dari negara pusat, sehingga praktik ekonomi pinggiran merupakan satelit dari negara pusat.
  3. 3.      Ketergantungan finansial industrial, ini adalah bentuk ketergantungan baru. Kegiatan ekonomi dinegara pinggiran tidak lagi berupa bahan ekpor baahan mentah untuk keperluan industri dinegara pusat.

II. MEMBANTAH TEORI KETERGANTUNGAN: INDUSTRIALISASI DINEGARA PINGGIRAN

Salah satu kritik yang penting terhadap teori ketergantungan adalah tentang kemungkinan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi dinegara-negara pinggiran. Kritik ini mengarah pada sebuah pemikiran paul dan frank yang menyatakan bahwa proses industrialisasi akan dihambat karena elite yang dominan di negara pinggiran yakni tan tanah dan para pedagang, akan lebih diuntung kan bila barang-barang industridiperoleh melalui imfor luar negeri.

Cardoso pada tahun 1972 telah menulis bahwa gejala pembangunan dan gejala ketergantungan masi berjalan seiring. Dalam artikelnya yang lain,ia menamakan gejala pembangunan dalam ketergantungan ini sebagai associated dependen develovment atau pembangunan yang tergatung yang hnya terikut sertaan.

Cardoso menjelaskan gejala ini disebabkan oleh perubahan bentuk ketergantungan. Ketergantungan yang klasik didasarkan pada eksploitasi pada bahan mentah. Tetapi dengan berkembangnya teknologi, produksi bisa dilakukan dimana saja, sementara perusahaan induk (yang menjadi perusahaan multinasional) tidak kehilangan kontrol terhadap teknologinya melalui sistim paten. Oleh karena itu produksi dapat dilakukan dinegara-negara pinggiran. Apa lagi, karena kebijakan produksi melalui bia masuk yang mahal dan cara-cara lain membuat perusahaan perusahaan ini harus menanam modalnya dinegara tersebut supaya dapat merebut pasar dalam negeri yang ada. Maka perusahaan-perusahaan multi nasional ini menjadi pendorong dan pelaku bagi bagi terjadinya proses industrialisasi dinegara-negara pinggiran.

Penganut teori ketergantungan yang lain evans menyatakan bahwa pembangunan dan idustrialisasi memang terjadi secara berhasil dibeberapa negara pinggiran. Dia juga menyatakan bahwa pada mula modal asing yang masuk dinegara-negara pinggiran hanya mengurus bahan mentah dan menjual barang industri mereka. Industrinya sendiri dibangun dinegara pusat, karena, industri itu dibangun dinegara pinggiran resikonya terlalu tinggi bagi industriawan pusat untuk tidak kehilangan kontrol terhadap pabrik-pabriknya.

Oleh karna itu, terjadilah apa yang disebut oleh evans sebagai proses devendent development, atau pembangunan dalam ketergantungan. Proses ini berbeda dengan proses ketergantungan klasik yang terjadi sebelumnya, pada priode pembangunan dalam ketergantungan dinegara-negara pinggiran terjadi pembangunan dan industrialisasi, dimana kaum borjuasi lokaldilibatkan secara aktif. Pada priode ini juga muncul prusahaan-prusahaan multinasional raksasa.

Dengan demikian lahirlah apa yang disebut oleh evans sebagai Aliansi Tripel, yakni kerja sama antara (1) modal asing (2) pemerintah dinegara pinggiran yang bersangkutan dan (3) borjual lokal. Modal asing melalui prusahaan-prusahaan multi nasional raksasa, melakukan investasi dinegara pinggiran tersebut. Pemerintah lokal, yang membutuhkan modal, teknologi dan akses kedalam pasar dunia untuk bisa menyelenggarakan pembangunan dinegaranya, tentu saja membutuhkan bantuan perusahaan multi nasional ini. Tetapi, supaya pemerintah lokal ini tidak dituduhhanya menjadi alat dari modal asing, borjuasi lokal harus disertakan. Dengan demikian, pembangunan tidak sepenuhnya ada ditangan modal asing.

Kerjasama antara pemerintah lokal dan modal asing bersifat kerja sama ekonomi, dalam arti bahwa kerja sama tersebut memang diperlukan bila negara itu ingin mendorong terjadinya proses industrialisasi. Sedangkan kerja sama antara pemerintah dan borjual lokal bersifat politis, dalam arti tujuan kerja sama tersebut terutama adalah untuk mendapatkan legitimasi politik. Supaya pemerintah tersebut dapat diterima sebagai negara nasional yang  memperjuangkan kepentingan bangsa.

Demikianlah evans memberikan ciri dari apa yang disebutkan sebagai pembangunan dalam ketergantungan , lengkap dengan analisis tentang aliansi teripelnya. Kalau ketergantungan klasik dihubungkan dengan negara-negara yang lemah, pembanguna dalam ketergantungan dihubungkan degan negara yang kuat. Bahkan konsolidasi negara hingga menjadi kuat dapat dikatakan menjadi prasarat dapat terjadinya tahap pembangunan dalam ketergantungan.

Jadi dari para pemikir  teori ketergantungan yang belakangan yang meragukan tesis ini.dos santos,cardoso, evans dan masih banyak yang lain menyatakan bahwa ketergantungan tidak selalu berati keterbelakangan. Ketergantungan dan pembangunan bisa berjalan seiring. Yang perlu dijelaskan adalah sebab, sifat dan keterbatasan dari pembangunan yang terjadi dalam konteks ketergantungan. Ahirnya keluarlah suatu kosep cordos associated devendent develovment sedangkan evan mengemukakan istilah devendent develovment.

III. TEORI KETERGANTUNGAN: KRITIK DAN POLEMIK SELANJUTNYA

            Titik ini hanya sekedar suatu rumusan dari teori-teori yang sudah dibahas. Pertama teori pembangunan dari para ekonomi liberal beranggapan bahwa keterbelakangan adalah akibat dari kekurangan modal. Kekurangan ini disebabkan oleh faktor-faktor tradisional yang ada pada masyarakat yang terbelakang itu, serta tingkat keahlian yang rendah.

            Teori ketergantungan pada dasarnya setuju dengan kekurangan modal dan ketiadaan keahlian sebagai penyebab ketergantungan. Tetapi faktor penyebabnya bukan dicari bukan pada nilai-nilai tradisonal bangsa itu melainkan pada proses imprealisme dan non-imprealisme yang menyedot surflus modal yang terjadi di negara-negara pinggiran kepusat. Oleh karna itu penambahan modal dan keahlian yang disuntikkkan begitu saja kenegara-negara pinggiran tidak akan menolong sebelum struktur ekonomi dan struktur politik yang dibuat untuk memberikan keuntungan pada modal asing dan borjuis lokal ini diubah secara radikal.

            Salah satu kritik dari klompok teori liberal robert A. Packenham, dia menyebutkan teori ketergantungan .

  1. Teori ketergantungan menekankan aspek internasional dari pembangunan nasional dinegara-negara amerika latin.
  2. Teori ketergantungan mempersoalkan akibat dari politik luar negeri negara-negara industri terhadap negara-negara pinggiran.
  3. Teori ketergantungan membahas proses internal dari perubahan perubahan dinagara-negara pinggiran dengan mengaitkannya pada politik luar negeri negara-negara maju
  4. Teori ketergantungan menekankan kegiatan sektor suwasta dalam hubungannya dengan kegiatan dengan prusahaan-prusahaan multi nasional, disampig pada kegiatan sektor publik seperti bantuan luar negeri dan deplomasi politik.

Menurut packenham ketergantungan tidak cukup diukur dengan konsep ada atau tidak adanya gejala tersebut, dia harus diketahui drajatnya, sehingga bisa kita ketahui apakah sebuah negara mengalami kemajuan, atau kemunduran dalam tingkat ketergantungan . untung ini perlu dipakai perhitungan kualitatip.

Salah seorang yang melakukan perhitungan kualitatif terhadapkonsep ketergantungan adalah crishtopher chase dunn(1975) dia mengukur bagaimana investasi modal asing dan bagaimana ketergantungan pada utang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Menurut teori ketergantungan investasi modah asing dan ketergantungan pada utang akan berakibat negatif pada pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pada pemerataan pendapatan.

Menurut chase dunn dampak negatif tersebut:

  1. Akibat investasi asing sumber-sumber alam dinegar pinggiran jadi habis. Laba dari investasi diangkut keluar negeri.
  2. Produksi yang berorentasi keluar negeri dan maksudnya perusahaan-perusahaan multi nasional mengubah struktur ekonomi negara-negara pinggiran. Struktur ekonomi yang baru ini, akan menghasilkan dinamika ekonomi yang mengakibatkan keterbelakangan, karena lebih melayani kepentingan modal asing dan borjuasi lokal yang berkerja sama dengan modal ini.
  3. Hubungan anatar elite dinegara pusat dan pinggiran mencegah terjadinya pembangunan nasional, karena ini akan merugikan epentingan mereka.

Sedangkan menurt chase dunn dampak positif dan negtif dari invstasi asing dan ketergantungan luar negeri terhadap pemerataan pendapatan terjadi melalui.

  1. Kelompok elit dinegara pinggiran memperoleh bagian lebih banyak dari pendapatan nasional karena kekutannya didukung oleh kekuatan-kekuatan yang ada dinegara pusat. Maka terjadi ketimpangan pemerataan pendapatan.
  2.  Adanya modal dan bantuan asing mengakibatkan kenaikan gaji bagi orang-orang asing yang bekerja diperusahaan asing dan ini mengurangi ketimpangan –endapatan.

Dari teori tersebut diatas fernando herique cordoso salah satu yang tidak setuju dengan usaha mengkuantifikasikan kosep ketergantungan. Dalam pernyataannya dalam tulisannya ia telah menguraikan yang telah dipersoalkan adalah bagaiman mengerti proses historis terjadinya keterbelakangan dinegara-negar tersebut. Ketergantungan tidak hanya bisa dilihat sebagai dominasi dinegara-negara pusat yang kemudian melalui kekerasan secara langsung ataupun tidak memeras keuntungan dari negara-negara pinggiran .dengan demikian menurut cardoso perbincangan tentang masalah ketergantungan dinegara-negara latin amerika latin adalah untung memahami proses terjadinya keterbelakangan.

 Dilihat dari sisinya,Yang menjadi ciri dari semua teori ketergantungan adalah :Yang menjadi hambatan dari pembangunan bukanlah ketiadaan modal, melainkan pembagian kerja internasional yang terjadi. Dengan demikian yang menjadikan faktor-faktor keterbelakangan adalah faktor internal. Dan juaga pembagian kerja internasional ini diuraikan menjadi  antara dua kawasan, yakni pusat dan pinggiran.terjadi pengalihan surplus dari negar pinggiran kepusat.

Ketidakmerataan Pembangunan Berhubungan dengan Kurangnya Kebijakan Pemerintah Terhadap

Ketidakmerataan Pembangunan Berhubungan dengan Kurangnya Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembangunan Daerah

 
 
 
 
 

 

 
Rate This

 

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan nasional dari pembentukan pemerintahan adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.Jadi intinya, kemerdekaan yang telah diraih harus dijaga dan diisi dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis serta dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Apabila melihat paragraf di atas, terutama dalam hal yang berkaitan dengan pembangunan yang sifatnya adil dan demokratis, sudah barang tentu itu masih jauh dari realita yang ada saat ini. Saat ini pembangunan masih berkonsentrasi di daerah pusat, baik di ibu kota Negara ataupun untuk daerah sekitarnya, seperti pulau jawa dan sumatera pada umumnya. Dan keadaan seperti itu sangatlah jauh dari apa yang dicita-citakan dalam tujuan nasional yang menginginkan ratanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Dampak dari kurangnya pemerataan pembangunan memang tidak begitu dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah yang telah mengalami pembangunan cukup pesat, karena segala kebutuhan hidup mereka relatif lebih mudah untuk diperoleh, seperti pelayanan kesehatan ataupun sarana pendidikan yang tersebar di mana-mana, hal tersebut jauh berbeda apabila dibandingkan dengan daerah yang pembangunannya berjalan dengan lambat yang biasanya daerah-daerah tersebut adalah daerah yang terpencil. Daerah seperti itu biasanya sulit untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah, hal ini karena biasanya pemerintah hanya menyediakan fasilitas yang sifatnya kompleks di daerah perkotaan, sehingga bagi masyarakat yang letaknya di daerah terpencil butuh waktu yang lama untuk mengakses fasilitas-fasilitas tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Apa yang menyebabkan terjadinya ketidakmerataan pembangunan di Indonesia?

2. Dampak apa yang dihasilkan dari ketidak merataan pembangunan ?

3. Tindakan apa saja yang bisa dan telah dilakukan oleh pemerintah ?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembangunan tidak merata

2. Mengetahui dampak dari tidakmeratanya pembangunan di Indonesia

3. Menjadikan masalah ini sebagai motivasi untuk terus membangun bangsa secara merata

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pembangunan di Indonesia

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang besar jika dilihat dari segi sejarahnya dan juga jika dilihat dari segi luas wilayahnya. Indonesia yang kini sedang menjadi negara berkembang pastilah ingin menjadi suatu negara maju, namun wacana tersebut tidaklah mudah untuk diwujudkan mengingat hal yang tadi, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan di dalamnya terdiri dari beribu-ribu pulau yang satu sama lain terpisah. Namun hal itu bukanlah masalah, karena sejak awal reformasi pembangunan di Indonesia sudah bisa dibilang lebih maju dibandingkan dengan sebelumnya, karena sarana serta prasarana yang mendasar sudah banyak disediakan oleh pemerintah, terutama untuk di daerah perkotaan yang pembangunannya relatif lebih cepat karena mengingat jumlah penduduk serta aktivitas di daerah perkotaan lebih banyak dibandingkan daerah pedesaan atau pelosok. Sarana yang pada saat itu marak dibangun adalah sarana kesehatan, pendidikan, dan juga sarana-sarana lain yang menunjang kehidupan masyarakat pada saat itu. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak hanya sebatas sarana dan prasarana yang mendasar, melainkan juga sarana yang sifatnya sekunder seperti pusat-pusat hiburan, meskipun pada saat ini sarana-sarana tersebut seakan telah menjadi sarana primer untuk kalangan masyarakat perkotaan dan juga sebagian masyarakat pedesaan. Jadi pada dasarnya pemerintah telah melaksanakan pembangunan yang sifatnya relatif positif karena selalu mengalami kemajuan dari waktu ke waktu, hal ini dapat terlihat jelas apabila kita melihat keadaan ibu kota negara kita pada saat 10 tahun lalu dan kita bandingkan dengan keadaannya sekarang, pastilah berbeda jelas apabila kondisi dari dua waktu tersebut kita bandingkan, sehingga kita dapat menyimpulkan pembangunan yang terjadi di sana sangatlah cepat, dan itu juga diikuti oleh pertumbuhan penduduk di daerah tersebut yang melonjak drastis dari tahun ke tahun. Masih banyak daerah yang mengalami pembangunan yang cepat seperti Jakarta, misalnya Bandung ataupun Medan.Rata-rata wilayah yang pembangunannya cepat adalah wilayah-wilayah yang menjadi pusat dari berbagai aktifitas, hal ini sangatlah logis mengingat apabila daerah yang menjadi pusat tersebut mengalami pembangunan yang cepat karena pertumbuhan penduduk juga cepat dan banyak sarana dan prasarana yang menjadi faktor-faktor vital dalam berjalannya kegiatan yang terjadi di daerah tersebut. Dibalik pembangunan yang cepat untuk daerah-daerah perkotaan, ternyata masih banyak daerah lain yang sama sekali tidak mengalami pembangunan bahkan sarana dan prasarana yang sifatnya vital masih sangat sulit untuk dijumpai. Daerah-daerah tersebut kebanyakan letaknya berada di pelosok sehingga pemerintah selalu beralasan sulit untuk menjangkau daerah-daerah tersebut untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Sehingga apabila kita melihat secara keseluruhan pembangunan di negara ini, sebenarnya masihlah sangat lambat dan sifatnya tidak merata, misalnya saja untuk kebutuhan kesehatan di daerah-daerah yang sifatnya kota rumah sakit sangat banyak dan mudah untuk dijangkau, tetapi itu semua berbanding terbalik dengan kehidupan masyarakat yang berada di pelosok, misalnya saja di bagian pedalaman di pulau Kalimantan, sarana kesehatan sangatlah sulit untuk ditemukan ataupun dijangkau, jangankan rumah sakit, untuk menemukan puskesmaspun membutuhkan waktu yang relatif sangat lama, sehingga sering terjadi kasus apabila seseorang tengah sekarat, para sanak saudaranya lebih baik mendiamkannya daripada membawanya ke pusat kesehatan terdekat. Dari fakta-fakta di atas, dapat kita ketahui bahwa cita-cita bangsa kita yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia belum sepenuhnya terwujud. Karena pada dasarnya bagaimana cita-cita tersebut dapat terwujud jika sarana dan prasarana yang mendukung tidaklah tersedia secara merata di seluruh daerah di Indonesia.Misalnya cita-cita bangsa kita yang berbunyi “mencerdaskan kehidupan bangsa” tidaklah terwujud apabila tidak ada sekolah-sekolah di daerah yang sifatnya pelosok. Dan juga cita-cita bangsa yang berbunyi “memajukan kesejahteraan umum” akan sulit diwujudkan apabila pembangunan masih berkonsentrasi di daerah perkotaan dan seakan-akan melupakan daerah pelosok yang notabene lebih membutuhkan pembangunan yang lebih.

2.2 Upaya Pengatasan Masalah

Pada dasarnya setiap permasalahan yang terjadi pasti ada solusi atau jalan keluarnya, hanya itu semua tergantung kita bagaimana dalam menyikapi dan memberi tindakan terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Begitu juga dengan masalah pembangunan yang ada di Indonesia, pada dasarya pemerintah tidak hanya berdiam diri, banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memeratakan pembanguna di Indonesia meskipun sampai pada saat ini hasilnya belum sesuai dengan harapan, tetapi itu semua sudah menunjukan perkembangan yang positif. Upaya-upaya tersebut diantaranya adalah :

1. Membentuk Daerah Otonom Baru (DOB)

Pembentukan DOB sejak tahun 1999 sampai 2008 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, karena jumlah Provinsi di Indonesiameningkat sebesar 21%, jumlah Kabupaten meningkat sebesar 41%, dan jumlah Kota meningkat sebesar 37%. Selanjutnya, perkembangan pembentukan daerah otonom baru sejak tahun 1999 sampai tahun 2009dapat dilihat pada gambar 1 berikut.

.G

Perkembangan DOB Tahun 1999-2009 Peningkatan tersebut sangat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, khususnya pemerintahan daerah, mengingat tujuan penyelenggaraan otonomi daerah seluas-luasnya adalah untuk:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

2. Pelayanan umum,

3. Daya saing daerah.

Pada tangga 5 Oktober 2012 Rapat paripurna DPR mensahkan 5 Daerah Otonom Baru (DOB) yang sudah disepakati oleh pemerintah dan DPR dalam pembicaraan tingkat I antara Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri. Pengesahan ini disambut meriah perwakilan masyarakat DOB yang hadir dalam rapat pripurna. Kelima daerah otonom baru yang disetujui dalam paripurna itu adalah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung, Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat. Dengan disetujuinya lima pembentukan daerah otonom baru ini, harapannya terjadi pemekaran sebagai upaya menata daerah merupakan solusi dalam mengoptimalkan pelayan publik, memperpendek rentang kendali pemerintah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik guna mempercepat kesejahteraan di dearah Dengan melakukan berbagai perencanaana ada dua arahan yang tercakup dalam perencanaan.Pertama, arahan dan bimbingan bagi seluruh elemen bangsa untuk mencapai tujuan bernegara seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Arahan ini dituangkan dalam rencana pembangunan nasional sebagai penjabaran langkah-langkah untuk mencapai masyarakat yang terlindungi, sejahtera, cerdas dan berkeadilan dan dituangkan dalam bidang-bidang kehidupan bangsa: politik, sosial, ekonomi, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kedua, arahan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional baik melalui intervensi langsung maupun melalui pengaturan masyarakat/pasar.

B

Gambar 2.

Perencanaan Arahan Pemerintah

a. Proses Perencanaan Politik dan Teknokratik Pada mulanya ahli-ahli teori perencanaan publik menggunakan informasi preferensi (keinginan) semua penduduk sebagai awal dari proses perencanaan pembangunan. Namun kini, karena kurang praktis, maka preferensi penduduk tidak lagi dikumpulkan melalui penelitian, tetapi diganti dengan proses politik. Dalam pemilihan umum dipandang sebagai wakil dimana para calon Presiden/Wakil Presiden/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah menawarkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan bila kelak menang. Sebagai contoh, bila dalam pemilu ada calon peserta yang menawarkan program pembangunan jembatan, maka pemilih yang tinggal di desa sekitar jembatan merasa ada insentif untuk memilihnya. Kalau menang, maka pembangunan jembatan yang dijanjikan akan menjadi program Presiden/Wakil Presiden/Kepala Daerah tersebut selama berkuasa. Sehingga bila program para calon sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemilih, maka akan terjadi simbiosis. Inilah yang dinamakan proses politik dalam perencanaan. Proses lain dalam menghasilkan rencana pembangunan adalah proses teknokratik. Untuk contoh dua desa di sisi sungai di atas, kebutuhan akan jembatan juga bisa muncul ke permukaan melalui pengamat profesional. Dengan data yang ada, pengamat profesional bisa sampai pada kesimpulan bahwa jembatan tersebut memang diperlukan dan layak untuk di bangun. Pengamat profesional adalah kelompok masyarakat yang terdidik yang walau tidak mengalami sendiri, namun berbekal pengetahuan yang dimiliki dapat menyimpulkan kebutuhan akan suatu barang yang tidak dapat disediakan pasar. Pengamat ini bisa pejabat pemerintah, bisa non-pemerintah, atau dari perguruan tinggi.Selanjutnya dari hasil pengamatan kebutuhan masyarakat, rencana pembangunan dapat disusun.Agregat dari kebutuhan masyarakat yang ditemukan oleh pengamat profesional menghasilkan perspektif akademis pembangunan. Inilah yang dinamakan proses teknokratik dalam perencanaan.

b. Untuk mendapat suatu rencana yang optimal maka rencana pembangunan hasil proses politik perlu digabung dengan rencana pembangunan hasil proses teknokratik.

Agar kedua proses ini dapat berjalan selaras, masing-masing perlu dituntun oleh satu visi jangka panjang. Agenda Presiden/Wakil Presiden/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang berkuasa yang dihasilkan dari proses politik perlu selaras dengan perspektif pembangunan yang dihasilkan. Selanjutnya agenda pembangunan jangka menengah ini diterjemahkan ke dalam rencana kerja pemerintah (RKP) tahunan yang sekaligus menjadi satu dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) sebelum disetujui oleh DPR untuk ditetapkan menjadi UU. Gambar 3.

D

Rencana kerja pemerintah

2.3 Pengembangan Wilayah Tertinggal

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009 (Perpres Nomor 7 Tahun 2005) telah diidentifikasi ada 199 daerah yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal, yaitu daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. 199 daerah yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal, yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur.Sebagian kecil daerah tertinggal terdapat di Pulau Jawa dan Bali.Bagian terbesarnya tersebar di kawasan Timur Indonesia (KTI). Berdasarkan sebaran wilayahnya, sebanyak 123 kabupaten atau (63%) kawasan tertinggal berada di kawasan Timur Indonesia, 58 Kabupaten (28%) berada di Pulau Sumatera, dan 18 Kabupaten (8%) berada di Pulau Jawa dan Bali. Di luar kategori wilayah tertinggal, terdapat sejumlah kawasan yang dapat kita sebut sebagai “kawasan paling tertinggal”.Kawasan ini dihuni oleh Komunitas Adat Terpencil (KAT), yaitu kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar.Pada umumnya, kawasan itu belum tersentuh oleh jaringan dan pelayanan sosial, ekonomi dan politik.Sementara itu, hampir seluruh pulau-pulau kecil terluar dan terdepan di dalam wilayah kedaulatan negara kita, yang berjumlah 92 pulau, termasuk pula di dalam kategori kawasan tertinggal. Berbagai permasalahan sebagai penyebab suatu daerah kabupaten menjadi daerah tertinggal, secara dominan dikelompokkan ke dalam:

1. Permasalahan aspek pengembangan ekonomi lokal yaitu keterbatasanpengelolaan sumber daya lokal dan belum terintegrasinya dengankawasan pusat pertumbuhan. Permasalahan aspek pengembangan sumber daya manusia yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia.

2. Permasalahan aspek kelembagaan, terutama rendahnya kemampuankelembagaan aparat dan masyarakat.

3. Permasalahan aspek sarana dan prasarana terutama transportasidarat, laut, dan udara; telekomunikasi, dan energi, serta keterisolasiandaerah.

4. Permasalahan aspek karakteristik daerah terutama berkaitan dengandaerah rawan bencana (kekeringan, banjir, longsor, kebakaran hutan,gempa bumi, dll) serta rawan konflik sosial. Untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah tertinggaldilakukan strategi dasar melalui empat pilar:

A. Pilar pertama, meningkatkan kemandirian masyarakat dan daerahtertinggal, dilakukan melalui:

1. Pengembangan ekonomi lokal,

2. Pemberdayaan masyarakat,

3. Penyediaan prasarana dan sarana lokal/perdesaan, dan

4. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat.

B. Pilar kedua, mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah, dilakukan melalui:

1. Penyediaan informasi potensi sumberdaya wilayah,

2. Pemanfatan teknologi tepat guna,

3. Peningkatan investasi dan kegiatan produksi,

4. Pemberdayaan dunia usaha dan umkm, dan 5. Pembangunan kawasan produksi.

C. Pilar ketiga, memperkuat integrasi ekonomi antara daerah tertinggal dan daerah maju, dilakukan melalui:

1. Pengembangan jaringan ekonomi antar wilayah,

2. Pengembangan jaringan prasarana antar wilayah, dan

3. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

D. Pilar keempat, meningkatkan penanganan daerah khusus yang memiliki karakteristik “keterisolasian”, dilakukan melalui:

1. Pembukaan keterisolasian daerah (pedalaman, pesisir, dan pulau kecil terpencil),

2. Penanganan komunitas adat terasing, dan

3. Pembangunan daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil.

Berdasarkan evaluasi terhadap kebijakan alokasi dana perimbangandan kinerja ekonomi daerah tertinggal, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor atau dimensi yang paling dominan yang menyebabkan ketertinggalan suatu daerah yaitu:

a) Belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahaan daripelaku pengembangan kawasan di daerah.

b) Masih lemahnya koordinasi, sinergi, dan kerjasama diantarapelaku-pelaku pengembangan kawasan, baik pemerintah, swasta,lembaga non pemerintah, dan masyarakat, serta antarapemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dalam upayameningkatkan daya saing produk unggulan.

c) Keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomidalam mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah.

d) Belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerjasama antar wilayahmaupun antar negara untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan.

e) Ketidakseimbangan pasokan sumberdaya alam dengan kebutuhan pembangunan. Permasalahan utama dari ketertinggalan pembangunan di wilayahperbatasan adalah arah kebijakan pembangunan kewilayahanyang selama ini cenderung berorientasi ’inward looking’ sehingga seolah-olah kawasan perbatasan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan negara.

f) Pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia sulit berkembang terutama karena lokasinya sangat terisolir dan sulit dijangkau. Diantaranya banyak yang tidak berpenghuni atau sangat sedikit jumlah penduduknya, serta belum tersentuh oleh pelayanan dasar dari pemerintah

. 2. Faktor pengungkit untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal:

a) Peningkatan kapasitas fiskal merupakan titik awal dari percepatan pembangunan daerah tertinggal.

b) Pembangunan infrastruktur sosial dan dasar agar berdampak optimal terhadap penegmbangan sumberdaya manusia, baik dari apsek ekonomi, pendidikan,dan kesehatan.

c) Aksestabilitas masyarakat daerah tertinggal terhadap faktor produksi yang terdapat diwilayahnya maupun diluar wilayahnya.

3. Strategi percepatan pembangunan dari masing-masing daerah tertinggal berdasarkan dimensi yang paling dominan dan faktor pengungkit dari masing-masing dimensi ketertinggalan:

a) Pembangunan daerah tertinggal harus dilakukan dengan pendekatan kewilayahan.

b) Perlu dibedakan stratagi pembangunan daerah tertinggal yang ada di kepulauan dan pesisir dengan di non kepulauan dan non pesisir.

c) Perlu dibedakan stratagi pembangunan daerah tertinggal yang ada diperbatasan dan non perbatasan.

4. Rencana kedepan strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal:

a) Pengembangan daerah tertinggal dapat dilakukan dengan strategi pokok sebagai berikut:

1. Setiap daerah harus menentukan sector unggulan;

2. Pembangunan sumber daya manusia disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam lokal dan sesuai dengan standar industri, untuk meminimalkan atau menghilangkan konflik antara masyarakat lokal dengan industri;

3. Pengembangan komoditas unggulan secara terfokus;

4. Pemberian insentif fisik dan nonfisik bagi pengembangan sektor/komoditas unggulan, diantaranya berupa keringanan pajak dan retribusi, pembangunan prasarana dan sarana, kemudahan perijinan, dan kepastian hukum;

5. Pembangunan industri berbasis sumberdaya alam;

6. Meningkatkan produktivitas untuk menciptakan daya saing daerah; dan

(g) membangun alur pasar yang jelas, terutama ukm, melalui perantara perusahaan besar.

b) Fungsi Pemerintah adalah melakukan pemihakan kepada yang lemah, sehingga pembangunan tidak sekedar bersifat marketdriven, sehingga diperlukan instrumen untuk mengkoordinasikan program dan anggaran dalam pengembangan daerah tertinggal, yang diantaranya dapat melalui peningkatan kerjasama antardaerah, sesuai PP Nomor 50 Tahun 2007, yang diperlukan untuk permasalahan daerah-daerah tertinggal.

c) Permasalahan utama dalam pengembangan ekonomi lokal adalah pasarnya yang kecil sehingga strategi ekspor sangat penting untuk memperluas pasar, yang diantaranya:

(a) fokus pada pengembangan berbasis klaster; dan

(b) membangun kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Cita-cita bangsa Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia hingga saat ini masih belum terealisasikan sepenuhnya. Banyak faktor-faktor penentu yang belum berjalan dengan baik termasuk pembangunan nasional dengan ketidak merataan kebijakan pemerintah terhadap daerah yang terpencil dan kota.Sehingga kemerataan kesejahteraa di Indonesia masih belum bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama untuk di daerah yang notabene kurang dalam hal sarana dan prasarana. 3.2

Saran Untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa dibutuhkan sebuah kerja sama antara masyarakat dan juga pemerintah. Tapi dalam hal ini pemerintah memegang peranan yang cukup besar, sehingga diharapkan semua perencanaan yang telah direncanakan dapat direalisasikan dengan penuh tanggung jawab dan memperoleh hasil yang sesuai dengan rencana awal dan kebijakan pemerintah dapat merata di setiap daerah tidak hanya berkembang di daerah kota saja tetapi diseluruh daerah terpencil di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.ditjen-otda.depdagri.go.id/index.php/categoryblog/317-dpr-sahkan-5-daerah-otonom-baru (Diakses pada tanggal 10 Desember 2012, 21 : 29 WIB)

http://www.google.com/perencanaanpembangunanIndonesia.html (Diakses pada tanggal 11 Desember 2012, 20:25 WIB)

http://www.google.com/ReformasiPemerintahDaerahdalamPembangunandiIndonesia-Netsains.Com.htm (Diakses pada tanggal 11 Desember 2012, 20:40 WIB)

http://xaudiostone.com/2010/11/ketidakmerataan-pembangunan-di.html (Diakses pada tanggal 12 Desember 2012 21.42)

http://rifasayan.wordpress.com/2012/12/22/ketidakmerataan-pembangunan-berhubungan-dengan-kurangnya-kebijakan-pemerintah-terhadap-pembangunan-daerah/(diakses pada tanggal 9 mei 2013 4.53)

ETIKA PEMERINTAHAN

Ethical Governance ( Etika Pemerintahan ) adalah Ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Dalam Ethical Governance ( Etika Pemerintahan ) terdapat juga masalah kesusilaan dan kesopanan ini dalam aparat, aparatur, struktur dan lembaganya. Kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati manusia. Suara hati manusia menentukan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk, tergantung pada kepribadian atau jati diri masing-masing. Manusia berbuat baik atau berbuat buruk karena bisikan suara hatinya ( consience of man ).

Kesusilaan mendorong manusia untuk kebaikan akhlaknya, misalnya mencintai orang tua, guru, pemimpin dan lain – lain, disamping itu kesusilaan melarang orang berbuat kejahatan seperti mencuri, berbuat cabul dan lain – lain. Kesusilaan berasal dari ethos dan esprit yang ada dalam hati nurani. Sanksi yang melanggar kesusilaan adalah batin manusia itu sendiri, seperti penyesalan, keresahan dan lain – lain. Saksi bagi mereka yang melanggar kesopanan adalah dari dalam diri sendiri, bukan dipaksakan dari luar dan bersifat otonom.
Kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul karena ingin menyenangkan orang lain, pihak luar, dalam pergaulan sehari – hari bermasyarakat, berpemerintahan dan lain – lain.

Kesopanan dasarnya adalah kepantasan, kepatutan, kebiasaan, keperdulian, kesenonohan yang berlaku dalam pergaulan ( masyarakat, pemerintah, bangsa dan negara ). Kesopanan disebut pula sopan santun, tata krama, adat, costum, habit. Kalau kesusilaan ditujukan kepada sikap batin (batiniah ), maka kesopanan dititik beratkan kepada sikap lahir ( lahiriah ) setiap subyek pelakunya, demi ketertiban dan kehidupan masyarakat dalam pergaulan. Tujuan bukan pribadinya akan tetapi manusia sebagai makhluk sosial (communal, community, society, group, govern dan lain – lain ), yaitu kehidupan masyarakat, pemerintah, berbangsa dan bernegara. Sanksi terhadap pelanggaran kesopanan adalah mendapat celaan di tengah – tengah masyarakat lingkungan, dimana ia berada, misalnya dikucilkan dalam pergaulan. Sanksi dipaksakan oleh pihak luar (norma, kaedah yang ada dan hidup dalam masyarakat ). Sanksi kesopanan dipaksakan oleh pihak luar oleh karena itu bersifat heretonom.
Khususnya dalam masa krisis atau perubahan, prinsip pemerintahan dan fundamental etika-nya di dalam masyarakat sering kali dipertanyakan dan kesenjangan antara ideal dan kenyataan ditantang. Belum lagi, kita mengerti diskusi Etika Pemerintahan sebagai diskursus berjalan dalam pengertian bersama tentang apa yang membuat pemerintahan itu baik, dan langkah konkrit yang mana yang harus dilakukan dalam rangka berangkat dari konsensus bersama ke pemerintahan praktis itu adalah indikator demokrasi dan masyarakat multidimensi.

Good governance merupakan tuntutan yang terus menerus diajukan oleh publik dalam perjalanan roda pemerintahan. Tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon positif oleh aparatur penyelenggaraan pemerintahan. Good governance mengandung dua arti yaitu :

1.      Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang hidup dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang berhubungan dengan nilai-nilai kepemimpinan. Good governance mengarah kepada asas demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.      Pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien. Mengacu kepada struktur dan kapabilitas pemerintahan serta mekanisme sistem kestabilitas politik dan administrasi negara yang bersangkutan.

Untuk penyelenggaraan Good governance tersebut maka diperlukan etika pemerintahan. Etika merupakan suatu ajaran yang berasal dari filsafat mencakup tiga hal yaitu :

1.      Logika, mengenai tentang benar dan salah.

2.      Etika, mengenai tentang prilaku baik dan buruk.

3.      Estetika, mengenai tentang keindahan dan kejelekan.

Secara etimologi, istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu kata “Virtus” yang berarti keutamaan dan baik sekali, serta bahasa Yunani yaitu kata “Arete” yang berarti utama. Dengan demikian etika merupakan ajaran-ajaran tentang cara berprilaku yang baik dan yang benar. Prilaku yang baik mengandung nilai-nilai keutamaan, nilai-nilai keutamaan yang berhubungan erat dengan hakekat dan kodrat manusia yang luhur. Oleh karena itu kehidupan politik pada jaman Yunani kuno dan Romawi kunobertujuan untuk mendorong, meningkatkan dan mengembangkan manifestasi-manifestasi unsur moralitas. Kebaikan hidup manusia yang mengandung empat unsur yang disebut juga empat keutamaan yang pokok (the four cardinal virtues) yaitu :

1.      Kebijaksanaan, pertimbangan yang baik (prudence).

2.      Keadilan (justice).

3.      Kekuatan moral, berani karena benar, sadar dan tahan menghadapi godaan(fortitude).

4.      Kesederhanaan dan pengendalian diri dalam pikiran, hati nurani dan perbuatan harus sejalan atau “catur murti” (temperance).

Pada jaman Romawi kuno ada penambahan satu unsur lagi yaitu “Honestum”yang artinya adalah kewajiban bermasyarakatan, kewajiban rakyat kepada negaranya. Dalam perkembangannya pada masa abad pertengahan, keutamaan tersebut bertambah lagi yang berpengaruh dari Kitab Injil yaitu Kepercayaan (faith), harapan (hope) dan cinta kasih (affection). Pada masa abad pencerahan (renaissance) bertambah lagi nilai-nilai keutamaan tersebut yaituKemerdekaan (freedom), perkembangan pribadi (personal development),dan kebahagiaan (happiness).

Pada abad ke 16 dan 17 untuk mencapai perkembangan pribadi (personal development) dan kebahagiaan (happiness) tersebut dianjurkan mengembangkan kekuataan jiwa (animositas), kemurahan hati (generositas),dan keutamaan jiwa (sublimitas).

Dengan demikian etika pemerintahan tidak terlepas dari filsafat pemerintahan. filsafat pemerintahan adalah prinsip pedoman dasar yang dijadikan sebagai fondasi pembentukan dan perjalanan roda pemerintahan yang biasanya dinyatakan pada pembukaan UUD negara.

kalau melihat sistematika filsafat yang terdiri dari filsafat teoritis,“mempertanyakan yang ada”, sedangkan filsafat praktis“mempertanyakan bagaimana sikap dan prilaku manusia terhadap yang ada”. Dan filsafat etika. Oleh karena itu filsafat pemerintahan termasuk dalam kategori cabang filsafat praktis. Filsafat pemerintahan berupaya untuk melakukan suatu pemikiran mengenai kebenaran yang dilakukan pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengacu kepada kaedah-kaedah atau nilai-nilai baik formal maupun etis. Dalam ilmu kaedah hukum (normwissenchaft atau sollenwissenschaft) menurutHans Kelsen yaitu menelaah hukum sebagai kaedah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum meliputi Kenyataan idiil (rechts ordeel) dan Kenyataan Riil(rechts werkelijkheid). Kaedah merupakan patokan atau pedoman atau batasan prilaku yang “seharusnya”. Proses terjadinya kaedah meliputi : Tiruan (imitasi)dan Pendidikan (edukasi). Adapun macam-macam kaedah mencakup, Pertama :Kaedah pribadi, mengatur kehidupan pribadi seseorang, antara lain :

1.      Kaedah Kepercayaan, tujuannya adalah untuk mencapai kesucian hidup pribadi atau hidup beriman. meliputi : kaedah fundamentil (abstrak), contoh : manusia harus yakin dan mengabdi kepada Tuhan YME. Dankaedah aktuil (kongkrit), contoh : sebagai umat islam, seorang muslim/muslimah harus sholat lima waktu.

2.      Kaedah Kesusilaan, tujuannya adalah untuk kebaikan hidup pribadi, kebaikan hati nurani atau akhlak. Contoh : kaedah fundamentil, setiap orang harus mempunyai hati nurani yang bersih. Sedangkan kaedah aktuilnya, tidak boleh curiga, iri atau dengki.

KeduaKaedah antar pribadi mencakup :

1.      Kaedah Kesopanan, tujuannya untuk kesedapan hidup antar pribadi, contoh : kaedah fundamentilnya, setiap orang harus memelihara kesedapan hidup bersama, sedangkan kaedah aktuilnya, yang muda harus hormat kepada yang tua.

2.      Kaedah Hukum, tujuannya untuk kedamaian hidup bersama, contoh :kaedah fundametilnya, menjaga ketertiban dan ketentuan, sedangkankaedah aktuilnya, melarang perbuatan melawan hukum serta anarkis.Mengapa kaedah hukum diperlukanPertama : karena dari ketiga kaedah yang lain daripada kaedah hukum tidak cukup meliputi keseluruhan kehidupan manusia. kedua : kemungkinan hidup bersama menjadi tidak pantas atau tidak seyogyanya, apabila hanya diatur oleh ketiga kaedah tersebut.

filsafat pemerintahan ini diimplementasikan dalam etika pemerintahan yang membahas nilai dan moralitas pejabat pemerintahan dalam menjalankan aktivitas roda pemerintahan. Oleh karena itu dalam etika pemerintahan dapat mengkaji tentang baik-buruk, adil-zalim, ataupun adab-biadab prilaku pejabat publik dalam melakukan aktivitas roda pemerintahan. Setiap sikap dan prilaku pejabat publik dapat timbulkan dari kesadaran moralitas yang bersumber dari dalam suara hati nurani meskipun dapat diirasionalisasikan.

Contoh dalam kehidupan masyarakat madani (civil society) ataupun masyarakat demokratis, nilai dan moralitas yang dikembangkan bersumber kepada kesadaran moral tentang kesetaraan (equlity)kebebasan (freedom)menjunjung tinggi hukum, dan kepedulian atau solidaritas.

Dari segi etika, pemerintahan adalah perbuatan atau aktivitas yang erat kaitannya dengan manusia dan kemanusiaan. Oleh karena itu perbuatan atau aktivitas pemerintahan tidak terlepas dari kewajiban etika dan moralitas serta budaya baik antara pemerintahan dengan rakyat, antara lembaga/pejabat publik pemerintahan dengan pihak ketiga. Perbuatan semacam ini biasanya disebut Prinsip Kepatutan dalam pemerintahan dengan pendekatan moralitas sebagi dasar berpikir dan bertindak. Prinsip kepatutan ini menjadi fondasi etis bagi pejabat publik dan lembaga pemerintahan dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Etika pemerintahan disebut selalu berkaitan dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hak-hak dasar warga negara selaku manusia sosial (mahluk sosial)Nilai-nilai keutamaan yang dikembangkan dalam etika pemerintahanadalah :

1.      Penghormatan terhadap hidup manusia dan HAM lainnya.

2.      kejujuran baik terhadap diri sendiri maupun terhadap manusia lainnya(honesty).

3.      Keadilan dan kepantasan merupakan sikap yang terutama harus diperlakukan terhadap orang lain.

4.      kekuatan moralitas, ketabahan serta berani karena benar terhadap godaan(fortitude).

5.      Kesederhanaan dan pengendalian diri (temperance).

6.      Nilai-nilai agama dan sosial budaya termasuk nilai agama agar manusia harus bertindak secara profesionalisme dan bekerja keras.

Karena pemerintahan itu sendiri menyangkut cara pencapaian negara dari prespekti dimensi politis, maka dalam perkembangannya etika pemerintahan tersebut berkaitan dengan etika politik. Etika politik subyeknya adalah negara, sedangkan etika pemerintahan subyeknya adalah elit pejabat publik dan staf pegawainya.

Etika politik berhubungan dengan dimensi politik dalam kehidupan manusia yaitu berhubungan dengan pelaksanaan sistem politik seperti contoh : tatanan politik, legitimasi dan kehidupan politik. Bentuk keutamaannya seperti prinsip demokrasi(kebebasan berpendapat), harkat martabat manusia (HAM), kesejahteraan rakyat.

Etika politik juga mengharuskan sistem politik menjunjung nilai-nilai keutamaan yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara etis maupun normatif. Misalnya legitimasi politik harus dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian juga tatanan kehidupan politik dalam suatu negara.

Etika pemerintahan berhubungan dengan keutamaan yang harus dilaksanakan oleh para elit pejabat publik dan staf pegawai pemerintahan. Oleh karena itu dalam etiak pemerintahan membahas prilaku penyelenggaraan pemerintahan, terutama penggunaan kekuasaan, kewenangan termasuk legitimasi kekuasaan dalam kaitannya dengan tingkah laku yang baik dan buruk.

Wujud etika pemerintahan tersebut adalah aturan-aturan ideal yang dinyatakan dalam UUD baik yang dikatakan oleh dasar negara (pancasila) maupun dasar-dasar perjuangan negara (teks proklamasi). Di Indonesia wujudnya adalah pembukaan UUD 1945 sekaligus pancasila sebagai dasar negara (fundamental falsafah bangsa) dan doktrin politik bagi organisasi formil yang mendapatkan legitimasi dan serta keabsahan hukum secara de yure maupun de facto oleh pemerintahan RI, dimana pancasila digunakan sebagai doktrin politik organisasinya.

 

MAKNA ETIKA PEMERINTAHAN

Etika berkenaan dengan sistem dari prinsip – prinsip moral tentang baik dan buruk dari tindakan atau perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Etika berkaitan erat dengan tata susila ( kesusilaan ), tata sopan santun ( kesopanan ) dalam kehidupan sehari-hari yang baik dalam keluarga, masyarakat, pemerintahan, bangsa dan negara.

Etika dalam kehidupan didasarkan pada nilai, norma, kaidah dan aturan. Etika berupa : etika umum ( etika sosial ) dan etika khusus ( etika pemerintahan ). Dalam kelompok tertentu dikenal dengan etika bidang profesional yaitu code PNS, code etik kedokteran, code etik pers, kode etik pendidik, kode etik profesi akuntansi, hakim, pengacara, dan lainnya.
LANDASAN ETIKA PEMERINTAHAN INDONESIA
1. Falsafah Pancasila dan Konstitusi/UUD 1945 Negara RI.

2. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

4. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( LN No. 169 dan Tambahan LN No. 3090 ).

5. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2005 dan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
6. PP No. 60 tentang Disiplin Pegawai Negeri .
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN SEHAT
( GOOD GOVERNANCE )

1. Pemerintahan yang konstitusional ( Constitutional )

2. Pemerintahan yang legitimasi dalam proses politik dan administrasinya (legitimate )

3. Pemerintahan yang digerakkan sektor publik, swsata dan masyarakat (public, private and society sector )

4. Pemerintahan yang ditopang dengan prinsip – prinsip pemerintahan yaitu :
a. Prinsip Penegakkan Hukum,

b. Akuntabilitas,

c. Demokratis,

d. Responsif,

e. Efektif dan Efisensi,

f. Kepentingan Umum,

g. Keterbukaan,

h. Kepemimpinan Visoner dan

i. Rencana Strategis.

5. Pemerintahan yang menguatkan fungsi : kebijakan publik (Public Policy ), pelayanan publik ( Public Service ), otonomi daerah ( Local Authonomy ), pembangunan (Development ), pemberdayaan masyarakat ( Social Empowering ) dan privatisasi ( Privatization )

 

MAKALAH. hukum tata negara

KEKUASAAN KEHAKIMAN

 

Kekuasaan kehakiman dalam konteks Negara Indonesia adalah: kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Setelah  Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen kehidupan ketatanegaraan pun berubah termasuk pada kekuasaan kehakiman. Perubahan UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh:

  • Mahkamah Agung : Berwenang mengadilai pada tingkat kasasi terhadap keputusan terakhir lembaga peradilan yang berada di bawahnya, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
  • Mahkamah Konstitusi: Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan bersifat final dalam hal menguji UU terhadap UUD 1945 dan memutuskan sengketa atas kewenangan antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Memberi keputusan tentang pembubaran parpol, dan memetuskan persengketaan terhadap hasil pemiliha umum.
  • Komisi Yudisial: Berwenang mengangkat hakim agung, dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan menjaga kehormatan dan keluhuran perilaku hakim

Perubahan UUD 1945 juga membawa perubahan pada pengalihan organisasi, administrasi, dan financial badan peradilan. Sebelum perubahan UUD 1945 penyelnggaraan badan peradilan berada di bawah esekutif (Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Agama, dan departemen keuangan), setelah perubahan penyelnggaran badan peradilan keseluruhannya berada di bawah Mahkamah Agung.

Dengan demikian kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan pengadilan tertinggi adalah Mahkamah Agung, yang membawahi empat badan peradilan yaitu: Peradilan Umum, peadilan agama, peradilan militer, dan peradilan Tata Usaha Negara.

ISI DAN KARAKTERISTIK SEBUAH KONSTITUSI TERTULIS[1] 

Secara umum, konstitusi tertulis harus terdiri dari: 

1.) Mukadimah.

2.) Ketentuan menguraikan atau mendefinisikan organisasi, bentuk, dan distribusi kekuasaan dan keterbatasan fungsi pemerintah. 

3.) The Bill of Rights yang merinci sipil dan politik hak-hak rakyat. 

4.) Ketentuan menentukan prosedur amandemen. 

Sebuah konstitusi tertulis yang baik harus memiliki berikut karakteristik: 
1.) Luas 

Sebuah konstitusi harus luas dalam ruang lingkup karena menguraikan organisasi pemerintah untuk seluruh negara. Sebuah pernyataan dari ketentuan dan fungsi pemerintah, dan hubungan antara pemerintahan tubuh dan rakyat, membutuhkan dokumen komprehensif. 

2.) Ringkas 

Sebuah konstitusi harus singkat karena bukan tempatnya di mana detail organisasi harus ditetapkan. Beberapa konstitusi telah dirusak oleh masuknya murni 
regulasi. 
3.) Pasti 

Konstitusi harus pasti. Dalam pernyataan prinsip-prinsip mendasari sifat penting dari negara manapun ketidakjelasan yang dapat menyebabkan menentang interpretasi penting fitur dapat menyebabkan kerusakan tak terhitung. Perang saudara dan gangguan negara menurut pikiran dapat mengikuti dari ekspresi ambigu dalam konstitusi.

 

SUBSTANSI ISI KONSTITUSI

Sifat Dan Fungsi Konstitusi

Sifat pokok konstitusi negara adalah fleksibel (luwes) dan rigit (kaku). Konstitusi negara memiliki sifat fleksibel / luwes apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan jaman /dinamika masyarakatnya. Sedangkan konstitusi negara dikatakan rigit / kaku apabila konstitusi itu sulit untuk diubah kapanpun.

Fungsi pokok konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Pemerintah sebagai suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, terkait oleh beberapa pembatasan dalam konstitusi negara sehigga menjamin bahwa kekuasaan yang dipergunakan untuk memerintah itu tidak disalahgunakan. Dengan demikian diharapkan hak-hak warganegara akan terlindungi.
Sesuai dengan istilah konstitusi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang diarti kan sebagai:

1) Segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan;
2)         Undang-undang Dasar suatu negara. Berdasarkan pengertian tersebut, konstitusi merupakan tonggak atau awal terbentuknya suatu negara dan menjadi dasar utama bagi penyelenggara negara. Oleh sebab itu, konstitusi menempati posisi penting dan strategis dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi juga menjadi tolok ukur kehidupan berbangsa dan bernegara yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu sekaligus memuat ide-ide dasar yang digariskan oleh pendiri negara ( the founding fathers ). Konstitusi memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan negara menuju tujuannya.

 

FUNGSI KONSTITUSI[2]

  1. menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai suatu fungsi konstitusionalisme;
  2. memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah;
  3. sebagai instrumnen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarki) kepada organ-organ kekuasaan negara.

ISI / SUBSTANSI KONSTITUSI

Isi konstitusi umumnya hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Aturan-aturan asng lebih rinci diserahkan pengaturannya kepada undang-undang yang berada dibawah konstitusi, yang lebih mudah untuk dibuat, diperbaharui, maupun dicabut.
Menurut Miriam Budiardjo, setiap Undang-undang Dasar / Konstitusi memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1.Organisasi Negara. Misalnya: pembagian kekuasaan antara badan Eksekutif, Legeslatif dan Yudikatif. Masalah pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat / pemerintah federal dengan pemerintah daerah / pemerintah negara bagian; Prosedur penyelesaian masalah pelanggaran yurisdiksi lembaga negara.
2.Hak-hak asasi manusia

3.Prosedur mengubah Undang-undang dasar

4.Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari Undang-undang Dasar.

Menurut K.C Wheare[2] ada empat sasaran yang hendak dituju dalam usaha mempertahankan konstitusi dengan cara mempersulit perubahannya. Adapun keempat sasaran tersebut ialah:

1. Agar perubahan konstitusi dilakukan dengan pertimbangan yang masak, tidak secara serampangan dan dengan sadar (dikehendaki);

2. Agar rakyat mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebelum perubahan dilakukan;

3. (Berlaku dalam negara serikat) Kekuasaan negara serikat dan kekuasaan negara-negara bagian tidak diubah semata-mata oleh perbuatan-perbuatan masing-masing pihak secara tersendiri;

4. Agar supaya hak-hak perseorangan atau kelompok, seperti kelompok minoritas bahasa atau kelompok minoritas agama atau kebudayaannya mendapat jaminan.

KEWARGANEGARAAN INDONESIA

 

                   1.     Azas Kewarganegraan Indonesia

 

Definisi dari Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Definisi ini tertuang dalam pasal 1 ayat 2 UU No.12 TH2006.

Dalam  Undang-Undang Kewarganegaraan tersebut termuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal,antara lain :

1. Asas Ius Sanguinis (law of blood) merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas Ius Soli (law of the soil) secara terbatas merupakan asas yang menetukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Asas Kewarganegaraan Tunggal merupakan asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas Kewarganegaraan Ganda terbatas merupakan asas yang menetukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Undang-undang kewarganegaraan pada dasarnya Negara Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam undang-undang kewarganegaraan tersebut  merupakan suatu pengecualian. Anak tersebut tetap menjadi WNI sampai usia 18 tahun dan jika belum menikah sampai batas usia tersebut. Mengenai hilangnya kewarganegaraan seorang anak hanya apabila anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, dan hilangnya kewarganegaraan ayah atatu ibu tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan seorang anak menjadi hilang.

Berdasarkan undang-undang ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai Warga Negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka anak tersebut harus menentukan pilihannya, dan pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.

Pemberian kewarganegaraan ganda ini dalam rangka mengakomodir persoalan-persoalan yang ada bagi anak-anak hasil perkawinan campuran. Meskipun harus ditelaah lebih lanjut, apakah pemberian dua kewarganegaraan ini akan menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari atau tidak, karena memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk kepada dua yurisdiksi, dan  dikaji dari segi hukum perdata internasional kewarganegaraan ganda memiliki potensi masalah, contohnya berkaitan dengan penentuan status personal yang didasarkan pada asas nasionalitas, maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan negara nasionalnya. Bila ketentuan antara hukum negara yang satu dengan yang lainnya tidak bertentangan maka tidak ada masalah, namun  masalah akan muncul jika terdapat pertentangan antara hukum negara yang satu dengan yang lain, lalu pengaturan status personal anak itu akan mengikuti kaidah negara yang mana, dan bagaimana bila ketentuan yang satu melanggar asas ketertiban umum pada ketentuan negara yang lain.

           II.          Memperoleh Kewargenegaraan

Dalam UU No. 12 TH 2006 tentang kewarganegaraan RI, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah:

  1. setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI
  2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI
  3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya
  4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
  5. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI
  6. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI
  7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin
  8. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
  9. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
  10. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
  11. anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
  12. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi

  1. anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing
  2. anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan
  3. anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia
  4. anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI.

Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi seseorang kondisi dii bawah ini:

  1. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia
  2. Anak warga negara asing yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia

Selain memperoleh status kewarganegaraan seperti tersebut di atas, dimungkinkan pula perolehan kewarganegaraan Indonesia melalui proses pewarganegaraan. Warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dan telah tinggal di wilayah negara Republik Indonesia sedikitnya lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut dapat menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang, asalkan tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

 

             II.        Kehilangan Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena:

  1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
  2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu;
  3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonan sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
  4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
  5. Secara sukarela masuk dalam dinas tentara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
  6. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
  7. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
  8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
  9. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

http://www.scribd.com/doc/21733563/Konstitusi-Dan-Tata-Perundang

http://yanel.wetpaint.com/page/Negara+dan+Konstitusi diakses 16-3-2012

library.thinkquest.org/27998/data/constitution.htm diakses hari jumat 16-3-2012


[1]               library.thinkquest.org/27998/data/constitution.htm diakses hari jumat 16-3-2012

[2]              http://yanel.wetpaint.com/page/Negara+dan+Konstitusi diakses 16-3-2012

 

Pengertian Etika Politik

Pengertian etika politik secara umum

 Penertian etika

Etika merupakan suatu pemikiran kritis yang mendasar  tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral terentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral (Suseno, 1987). Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi etika khusus yaitu etika yang membahas prinsip dalam berbagai aspek kehidupan manusia sedangkan etika umum yaitu mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia (Suseno, 1987).
Menurut Kattsoff, 1986 etika lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan dengan tingkah laku manusia, dan juga berkaitan dengan dasar filosofis dalam hubungan dengan tingkah laku manusia.

 

Pengertian politik

Secara etimologis, politik berasal dari kata Yunani polis yang berarti kota atau negara kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi polites yang berarti warganegara, politeia yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, politika yang berarti pemerintahan Negara dan politikos yang berarti kewarganegaraan.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi terhadap beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Sedangkan untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijakan-kebijakan umum  yang menyangkut pengaturan dan pembagian  atau alokasi  dari sumber-sumber  yang ada.
Untuk bisa berperan aktif melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, perlu dimiliki kekuasaan  dan kewenangan  yang akan digunakan baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses itu. Cara-cara yang digunakan dapat bersifat meyakinkan  dan jika perlu bersifat paksaan . Tanpa unsur paksaan, kebijakan itu hanya merupakan perumusan keinginan  belaka.
Politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Namun banyak pula yang beranggapan bahwa politik tidak hanya berkisar di lingkungan kekuasaan negara  atau tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh penguasa negara. Dalam beberapa aspek kehidupan, manusia sering melakukan tindakan politik, baik politik dagang, budaya, sosial, maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Demikianlah politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat  dan bukan tujuan pribadi seseorang . Politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan-kegiatan perseorangan (individu).

 Pengertian etika politik

Secara substantive pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu etika politik berkait erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian ‘moral’ senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Maka kewajiban moral dibedakan dengan pengertian kewajiban-kewajiban lainnya, karena yang dimaksud adalah kewajiban manusia sebagai manusia. Walaupun dalam hubungannya dengan masyarakat, bangsa  maupun Negara, etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didsarkan kepada hakekat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Berdasarkan suatu kenyataan bahwa masyarakat, bangsa maupun negara bias berkembang kearah keadaan yang tidak baik dalam arti moral. Misalnya suatu negara yang dikuasai oleh penguasa atau rezim yang otoriter, yang memaksakan kehendak kepada manusia tanpa memperhitungkan dan mendasarkan kepada hak-hak dasar kemanusiaan. Dalam suatu masyarakat negara yang demikian ini maka seorang yang baik secara moral kemanusiaan akan dipandang tidak baik menurut negara serta masyarakat otoriter, karena tidak dapat hidup sesuai dengan aturan yang buruk dalam suatu masyarakat negara. Oleh karena itu aktualisasi etika harus senantiasa mendasarkan kepada ukuran harkat dan martabat manusia sebagai manusia (Suseno, 1987:15). Sejak abad ke-17 filsafat mengembangkan pokok-pokok etika politik seperti :
1. Perpisahan antara kekuasaan gereja dan kekuasaan negra (John Locke)
2. Kebebasan berfikir dan beragama (Locke)
3. Pembagian kekuasaan (Locke, Montesque)
4. Kedaulatan rakyat (Roesseau)
5. Negara hukum demokratis/repulikan (Kant)
6. Hak-hak asasi manusia (Locke, dsb)
7. Keadilan sosial
2. Prinsip-prinsip Dasar Etika Politik Kontemporer
a.    Pluralisme
Dengan pluralism dimaksud kesediaan untuk menerima pluralitas, artinya untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa/normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya dan adat.
Mengimplikasikan pengakuan terhadap kebabasan beragama, berfikir, mencari informasi dan toleransi
Memerlukan kematangan kepribadian seseorang dan kelompok orang
Terungkap dalam Ketuhanan Yang Maha Esa yang menyatakan bahwa di Indonesia tidak ada orang yang boleh didiskriminasikan karna keyakinan religiusnya. Sikap ini adalah bukti keberadaban dan kematangan karakter klektif bangsa
b.    HAM
Jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti kemanusiaan yang adil dan beradab, karena hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakuakan agar sesuai dengan martabatnya sebagai manusia
Kontekstual karena baru mempunyai fungsi dimana manusia tidak lagi dilindungi oleh adat/tradisi dan sebaliknya diancam oleh Negara modern
Mutlak karena manusia memilikinya bukan karena pemberian Negara, masyarakat, meliankan karena ia manusia, jadi dari tangan pencipta
Kemanusiaan yang adil dan beradab juga menolak kekerasan dan eklusivisme suku dan ras
c.    Solidaritas Bangsa
Solidaritasd mengatakan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri melaikan juga demi orang lain
Solidaritas dilanggar kasar oleh korupsi. Korupsi bak kanker yang mengerogoti kejujuran, tanggung jawab, sikap obyektif, dan kompetensi orang/kelompok orang yang korup
d.    Demokrasi
Prinsip “kedaulatan rakyat” menyatakan bahwa tidak ada manusia atau sebuah elit, untuk menentukan dan memaksakan bagaimana orang lain harus atau boleh hidup
Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka dan kemana tujuan mereka dipimpin
Demokrasi adalah kedaulatan rakyat dan keterwakilan. Jadi demokrasi memerlukan sebuah sistem penerjemah kehendak rakyat kedalam tindakan politik
Dasar-dasar demokrasi
Kekuasaan dijalankan atas dasar ketaatan terhadap hukum
Pengakuan dan jaminan terhadap HAM.
e.    Keadilan Sosial
Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat,
Keadilan sosial mencegah dari perpecahan
Tuntutan keadilan sosial tidak boleh dipahami secara ideolodis, sebagai pelaksana ide-ide,  agama-agama tertentu. Keadilan adalah yang terlaksana
Keadilan sosial diusahakan dengan membongkar ketidak adilan dalam masyarakat.