PATOLOGI POLITIK

v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

Normal
0
false

false
false
false

IN
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}

PATOLOGI POLITIK

DALAM IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH PESISIR BARAT

Penelitian  ini diajukan untuk memenuhi tuga akhir mata kuliah analisa kebijakan publik

Dosen pembimbing: DR. Ali Abdul wahid, M.Si

 

 

PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

MATA KULIAH ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

Oleh :

 

M.Agus Ma’mun   (1031040055/VI)

 

 

FAKULTAS USHULUDDIN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

RADEN INTAN LAMPUNG

2013

BAB I

PEMDAHULUAN

 

A.    Latar belakang

Otonomi daerah memiliki perubahan fundamental pada sistem birokrasi pemerintahan antara pusat dan daerah, sekaligus juga perubahan pada sistem politik. Pemilihan kepala daerah langsung merupakan konskuensi logis ketika daerah diberi kewenangan dan kekuasaan besar dalam mengelola daerahnya masing-masing. Dengan kondisi seperti ini, konstelasi politik daerah akan meningkat sebagai jalan memperebutkan kekuasaan daerah yang sudah sangat otonom. Peningkatan konstelasi politik daerah sebagai bagian implementasi otonomi daerah memiliki implikasi negatif terhadap jalannya roda pemerintahan daerah atau sistem birokrasi di daerah. Implikasi negatif ini menyangkut keterlibatan birokrasi dan birokrat dalam politik praktis.

 

Makalah ini akan menyoroti mengenai dampak negatif dari pelaksanaan otonomi daerah Pesisir Barat, yakni keterlibatan birokrasi dalam konstelasi politik lokal. Gejala ini sangatlah umum dan terlihat vulgar pada setiap kontestasi politik di daerah, Pemilukada Kabupaten. Sistem otonomi daerah ternyata melahirkan fenomena yang disebut dengan patologi politik, dimana ruang-ruang birokrasi yang seharusnya netral, fokus terhadap tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai pelayan publik “dipaksa”  masuk dalam ranah politik. logika keterlibatan birokrasi kedalam politik praktis merupakan jaringan komplek antara elit politik lokal dan para pejabat birokrasi. Jaringan kompleks ini sebagai sebab akibat atau konskuensi logis dari implementasi otonomi daerah yang harus diurai.

 

B.     Rumusan masalah

Dari latar belakang tersebut penulis dapat merumuskan suatu permasalahan dalam makalah ini:

1.      Apa pengertian patologi,birokrasi dan otonomi daerah?

2.      Bagaimana patologi politik dalam implementasi otonomi daerah di pesisir barat?

 

C.     Tujuan

Tujuan dari penulisan makalah ini untuk menjadikan suatu khasanah pemikiran dan untuk menjadikan suatu landasan berpijak dalam kehidupan sosial, terutama bagi pembaca dan khususnya juga bagi penulis sendiri, terutama dalam pemahaman tentang keterkaitannya para birokrat dalam konstelasi politik lokal.

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

A.    Pengertian patologi politik dan otonomi daerah

Patologi politik merujuk pada pengertian dasarnya mengenaiPatologi, yakni sebuah gejala penyakit yang terjadi, dimana sebagai akibatnya akan mengganggu dan mengakibatkan abnormal sebuah sistem. Pemakalah memberikan pengertian patologi politik sebagai sebuah gejala atau penyakit yang akan menggangu pada sistem politik dan berdampak pada terciptanya patologi birokrasi, yakni tergangunya (abnormal) sistem birokrasi.

 

Pengertian Politik adalah suatu hal yang mencakup pengelolaan masalah publik, struktur dan organisasi pemerintahan,ia mencakup aspirasi, tujuan, keyakinan,dan nilai-nilai manusia. Menurut johan kaspar bluntschli politik adalah ilmu yang memperhatikan masalah kenegaraan, yaitu berusaha keras untuk mengerti dalam paham situasi dan kondisi negara yang bersift penting,dalam berbagai bentuk manifestasi pembangunan.

 

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang di maksud Otonomi Daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada Negara kesatuan maupun pada Negara federasi. Di Negara kesatuan otonomi daerah lebih terbatas dari pada di Negara yang berbentuk federasi.

 

Kewenangan mengantar dan mengurus rumah tangga daerah di Negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat seperti:

1.      Hubungan luar negeri

2.      Pengadilan

3.      Moneter dan keuangan

4.      Pertahanan dan keamanan

 

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

 

B.     Patologi birokrasi dalam implementasi otonomi daerah pesisir barat

 

Patologi politik dalam pelaksanaan otonomi daerah memberi pengertian keterlibatan birokrasi daerah dalam membentuk afiliasi politik yang ada di daerah, (Partai dan elit politik daerah), baik itu secara etika politik dan etika kepegawaian negeri sipil itu tidak bisa dibenarkan. Birokrasi yang seharunya netral, tidak terpengaruh oleh sebuah konstelasi politik, terseret dalam ranah yang akan memasung independensi birokrasi daerah. Pengertian patologi disini mengandung pengertian sebab akibat yang satu sama lain saling berakitan, patologi politik akan menyebabkan patologi birokrasi.

 

Bila merujuk pada UU Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004  Bab V Pasal 130 ayat1 dan 2  dimana pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam Eselon II pada pemerintahan daerah sepenunya merupakan domain kepala daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati), ini memberikan legitimasi hukum yang kuat menyangkut kewenangan daerah dalam mengelola kepegawaian daerah.

 

Pasal ini sangat jelas menggambarkan Kepala Daerah mempunyai otoritas kuat dalam memetakan dan menentukan formasi jabatan di daerah. Dengan otoritasnya yang begitu kuat, implikasi penyalahgunaan wewenang ini sering kali terjadi dalam mengelola apartur atau pegawai negeri sipil seperti di daerah pesisir barat.

Dimana pola pembinaan manajemen dan kaitannya dalam menentukan orang-orang dalam rangka memenuhi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian yang seharusnya dilakukan dengan asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalisme, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektifitas, tetapi kecendenderungan yang terjadi asas-asas tersebut diabaikan.Contoh???

Makalah ini dilakukan dalam sebuah penelitian secara langsung dalam mengamati atau mengiuti berita untuk mengetahui informasi pembentukan daerah baru. Otonomi tersebut yang terbentuk pada tanggal 5 Oktober 2012 Rapat paripurna DPR mensahkan 5 Daerah Otonom Baru (DOB) yang salah satunya adalah kabupaten pesisir barat Lampung yang sudah disepakati oleh pemerintah dan DPR dalam pembicaraan tingkat I antara Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri.

Jikalau kita merasakan bukti yang nyata seperti dalam sebuah gambaran kabupaten baru pesisir baratotoritas dalam sebuah kosep demokrasi ini mutlak hanya dimiliki oleh kaum bermodal, seperti dalam sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam proses penentuan bakal calon bupati pesisir barat secara langsung calon bupati yang terpilih seharusnya calon dari pesisir barat itu sendiri (pribumi) bukan dari  daerah lain. Karna dalam hal itu orang pribumi lebih paham tentang kondisi daerah yang ada dipesisir barat, baik dalam bidang ekonomi dan permasalahan-permasalahan yang menjadi keluhan rakyat pesisir barat.Oleh karena itu mungkin kepala daerah menggunakan pendekatan politis dalam rangka membangun jaringan dan memetakan konsolidasi birokrasi sebagai cara membangun kekuatan politik dari dalam birokrasi. Siapa mendukung siapa, adalah patron yang digunakan dalam rangka membentuk formatur pejabat daerah.

 

Pola-pola seperti ini biasanya dilakukan menjelang Pemilihan Kepala daerah yang atau setelah Pemilihan Kepala Daerah. Asas timbal balik menjadi “kue” yang menjanjikan bagi para pejabat publik daerah, karena secara instan jabatan tertentu sebagai pengembangan karirnya di kepegawaian dapat diperoleh. Hal ini menjadi pertaruhan karir tersendiri bagi para pejabat publik, karena menjelang Pemilukada blok-blok dukungan yang sudah terpetakan sebelumnya akan bertarung menjagokan masing-masing calonnya, Para pejabat dari mulai pejabat Dinas, Camat, Lurah dan Kepala Desa seolah menjadi agen partai atau tim sukses calon kepala daerah tertentu. Manakala calon yang didukungnya menang, asas timbal balik akan dilakukan, artinya pengangkatan dan pemindahan yang diinginkan akan diberikan dengan instan sebagai imbalan politik, akan tetapi manakala calon yang didukung kalah, maka secara karir akan terkucil.

 

Dengan kata lain suatu kebijakan yang mempunyai landasan hukum juga harus diputuskan dengan proses demokrasi, dengan begitu pembuat kebijakan juga harus mengetahui semua nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Karena dilihat dari pernyataan diatas didikasi seorang pemimpin bukan suatu keharusan. Melainkan seorang pemimpin itu harus paham tentang semua kondisi atau peta politik dalam suatu daerah itulah yang seharusnya benar-benar menjadi faktor terpenting dalam sebuah kepemimpinan tersebut.oleh karena itu patologi politik dalam otonomi daerah disini terseretnya birokrak kedalam ranah politik. Birokrasi yang seharunya netral, tidak terpengaruh oleh sebuah konstelasi politik, terseret dalam ranah yang akan memasung independensi birokrasi daerah.

Pengertian patologi disini mengandung pengertian sebab akibat yang satu sama lain saling berakitan, patologi politik akan menyebabkan patologi birokrasi.

 

 

BAB III

KESIMPULAN

 

A.    Penutup

 

Bentuk reformasi yang diinginkan semenjak reformasi 1998 ialah adanya otonomi daerah. Otonomi daerah itu kemudian diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Otonomi Daerah. Melalui Undang-Undang tersebut, pelaksanaan otonomi daerah mulai dijalankan hingga saat ini.

Ternyata otonomi daerah pada tahap pelaksanaannya mengalami beberapa problematika. Problematika tersebut antara lain: pemberian asas otonomi seluas-luasnya, pemekaran wilayah terutama juga dalam penentuan bakal calon bupati yang akan menjadi orang nomor satu di daerah baru tersebut harus benar-benar orang yang paham kondisi daerah, dan juga pemimpin yang benar benar tau tentang masalah keanekaragaman daerah tersebut dalam artian orang pribumi itu sendiri. inilah yang menjadi suatu masalah yang harus terkontrol dalam suatu pemberian kebijakan dan merupakan suatu keharusan dalam artian  kesejajaran pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Problem yang terjadi menimbulkan dampak. Dampak yang bisa dirasakan secara langsung ialah pemerintahan daerah menjadi sulit untuk dijalankan secara efektif dan efisien. Wujudnya bisa berbentuk sikap anarkis masyarakat, pemerintah yang semaunya dalam membuat peraturan, dan lain sebagainya.

Untuk itu perlu adanya usaha untuk membangkitkan kembali otonomi daerah. Hasilnya bahwa otonomi yang dibangun ini dapat terus berjalan sesuai dengan harapan yaitu kesejahteraan masyarakat.

B.     Saran

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah juga perlu diupayakan.

Kesempatan yang seluas-luasnya perlu diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil peran. Selain dari itu suatu kebijakan yang diputuskan dengan asas kepastian hukum juga diputuskan dengan asas kepentingan umum dan  juga harus diputuskan dengan proses demokrasi, dengan begitu pembuat kebijakan juga harus mengetahui semua nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu bertindak aktif dan berperan serta dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebaiknya membuang jauh-jauh egonya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompoknya dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s