MAKALAH. hukum tata negara

KEKUASAAN KEHAKIMAN

 

Kekuasaan kehakiman dalam konteks Negara Indonesia adalah: kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Setelah  Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen kehidupan ketatanegaraan pun berubah termasuk pada kekuasaan kehakiman. Perubahan UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh:

  • Mahkamah Agung : Berwenang mengadilai pada tingkat kasasi terhadap keputusan terakhir lembaga peradilan yang berada di bawahnya, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
  • Mahkamah Konstitusi: Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan bersifat final dalam hal menguji UU terhadap UUD 1945 dan memutuskan sengketa atas kewenangan antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Memberi keputusan tentang pembubaran parpol, dan memetuskan persengketaan terhadap hasil pemiliha umum.
  • Komisi Yudisial: Berwenang mengangkat hakim agung, dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan menjaga kehormatan dan keluhuran perilaku hakim

Perubahan UUD 1945 juga membawa perubahan pada pengalihan organisasi, administrasi, dan financial badan peradilan. Sebelum perubahan UUD 1945 penyelnggaraan badan peradilan berada di bawah esekutif (Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Agama, dan departemen keuangan), setelah perubahan penyelnggaran badan peradilan keseluruhannya berada di bawah Mahkamah Agung.

Dengan demikian kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan pengadilan tertinggi adalah Mahkamah Agung, yang membawahi empat badan peradilan yaitu: Peradilan Umum, peadilan agama, peradilan militer, dan peradilan Tata Usaha Negara.

ISI DAN KARAKTERISTIK SEBUAH KONSTITUSI TERTULIS[1] 

Secara umum, konstitusi tertulis harus terdiri dari: 

1.) Mukadimah.

2.) Ketentuan menguraikan atau mendefinisikan organisasi, bentuk, dan distribusi kekuasaan dan keterbatasan fungsi pemerintah. 

3.) The Bill of Rights yang merinci sipil dan politik hak-hak rakyat. 

4.) Ketentuan menentukan prosedur amandemen. 

Sebuah konstitusi tertulis yang baik harus memiliki berikut karakteristik: 
1.) Luas 

Sebuah konstitusi harus luas dalam ruang lingkup karena menguraikan organisasi pemerintah untuk seluruh negara. Sebuah pernyataan dari ketentuan dan fungsi pemerintah, dan hubungan antara pemerintahan tubuh dan rakyat, membutuhkan dokumen komprehensif. 

2.) Ringkas 

Sebuah konstitusi harus singkat karena bukan tempatnya di mana detail organisasi harus ditetapkan. Beberapa konstitusi telah dirusak oleh masuknya murni 
regulasi. 
3.) Pasti 

Konstitusi harus pasti. Dalam pernyataan prinsip-prinsip mendasari sifat penting dari negara manapun ketidakjelasan yang dapat menyebabkan menentang interpretasi penting fitur dapat menyebabkan kerusakan tak terhitung. Perang saudara dan gangguan negara menurut pikiran dapat mengikuti dari ekspresi ambigu dalam konstitusi.

 

SUBSTANSI ISI KONSTITUSI

Sifat Dan Fungsi Konstitusi

Sifat pokok konstitusi negara adalah fleksibel (luwes) dan rigit (kaku). Konstitusi negara memiliki sifat fleksibel / luwes apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan jaman /dinamika masyarakatnya. Sedangkan konstitusi negara dikatakan rigit / kaku apabila konstitusi itu sulit untuk diubah kapanpun.

Fungsi pokok konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Pemerintah sebagai suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, terkait oleh beberapa pembatasan dalam konstitusi negara sehigga menjamin bahwa kekuasaan yang dipergunakan untuk memerintah itu tidak disalahgunakan. Dengan demikian diharapkan hak-hak warganegara akan terlindungi.
Sesuai dengan istilah konstitusi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang diarti kan sebagai:

1) Segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan;
2)         Undang-undang Dasar suatu negara. Berdasarkan pengertian tersebut, konstitusi merupakan tonggak atau awal terbentuknya suatu negara dan menjadi dasar utama bagi penyelenggara negara. Oleh sebab itu, konstitusi menempati posisi penting dan strategis dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi juga menjadi tolok ukur kehidupan berbangsa dan bernegara yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu sekaligus memuat ide-ide dasar yang digariskan oleh pendiri negara ( the founding fathers ). Konstitusi memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan negara menuju tujuannya.

 

FUNGSI KONSTITUSI[2]

  1. menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai suatu fungsi konstitusionalisme;
  2. memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah;
  3. sebagai instrumnen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarki) kepada organ-organ kekuasaan negara.

ISI / SUBSTANSI KONSTITUSI

Isi konstitusi umumnya hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Aturan-aturan asng lebih rinci diserahkan pengaturannya kepada undang-undang yang berada dibawah konstitusi, yang lebih mudah untuk dibuat, diperbaharui, maupun dicabut.
Menurut Miriam Budiardjo, setiap Undang-undang Dasar / Konstitusi memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1.Organisasi Negara. Misalnya: pembagian kekuasaan antara badan Eksekutif, Legeslatif dan Yudikatif. Masalah pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat / pemerintah federal dengan pemerintah daerah / pemerintah negara bagian; Prosedur penyelesaian masalah pelanggaran yurisdiksi lembaga negara.
2.Hak-hak asasi manusia

3.Prosedur mengubah Undang-undang dasar

4.Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari Undang-undang Dasar.

Menurut K.C Wheare[2] ada empat sasaran yang hendak dituju dalam usaha mempertahankan konstitusi dengan cara mempersulit perubahannya. Adapun keempat sasaran tersebut ialah:

1. Agar perubahan konstitusi dilakukan dengan pertimbangan yang masak, tidak secara serampangan dan dengan sadar (dikehendaki);

2. Agar rakyat mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebelum perubahan dilakukan;

3. (Berlaku dalam negara serikat) Kekuasaan negara serikat dan kekuasaan negara-negara bagian tidak diubah semata-mata oleh perbuatan-perbuatan masing-masing pihak secara tersendiri;

4. Agar supaya hak-hak perseorangan atau kelompok, seperti kelompok minoritas bahasa atau kelompok minoritas agama atau kebudayaannya mendapat jaminan.

KEWARGANEGARAAN INDONESIA

 

                   1.     Azas Kewarganegraan Indonesia

 

Definisi dari Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Definisi ini tertuang dalam pasal 1 ayat 2 UU No.12 TH2006.

Dalam  Undang-Undang Kewarganegaraan tersebut termuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal,antara lain :

1. Asas Ius Sanguinis (law of blood) merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas Ius Soli (law of the soil) secara terbatas merupakan asas yang menetukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Asas Kewarganegaraan Tunggal merupakan asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas Kewarganegaraan Ganda terbatas merupakan asas yang menetukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Undang-undang kewarganegaraan pada dasarnya Negara Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam undang-undang kewarganegaraan tersebut  merupakan suatu pengecualian. Anak tersebut tetap menjadi WNI sampai usia 18 tahun dan jika belum menikah sampai batas usia tersebut. Mengenai hilangnya kewarganegaraan seorang anak hanya apabila anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, dan hilangnya kewarganegaraan ayah atatu ibu tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan seorang anak menjadi hilang.

Berdasarkan undang-undang ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai Warga Negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka anak tersebut harus menentukan pilihannya, dan pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.

Pemberian kewarganegaraan ganda ini dalam rangka mengakomodir persoalan-persoalan yang ada bagi anak-anak hasil perkawinan campuran. Meskipun harus ditelaah lebih lanjut, apakah pemberian dua kewarganegaraan ini akan menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari atau tidak, karena memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk kepada dua yurisdiksi, dan  dikaji dari segi hukum perdata internasional kewarganegaraan ganda memiliki potensi masalah, contohnya berkaitan dengan penentuan status personal yang didasarkan pada asas nasionalitas, maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan negara nasionalnya. Bila ketentuan antara hukum negara yang satu dengan yang lainnya tidak bertentangan maka tidak ada masalah, namun  masalah akan muncul jika terdapat pertentangan antara hukum negara yang satu dengan yang lain, lalu pengaturan status personal anak itu akan mengikuti kaidah negara yang mana, dan bagaimana bila ketentuan yang satu melanggar asas ketertiban umum pada ketentuan negara yang lain.

           II.          Memperoleh Kewargenegaraan

Dalam UU No. 12 TH 2006 tentang kewarganegaraan RI, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah:

  1. setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI
  2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI
  3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya
  4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
  5. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI
  6. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI
  7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin
  8. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
  9. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
  10. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
  11. anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
  12. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi

  1. anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing
  2. anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan
  3. anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia
  4. anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI.

Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi seseorang kondisi dii bawah ini:

  1. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia
  2. Anak warga negara asing yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia

Selain memperoleh status kewarganegaraan seperti tersebut di atas, dimungkinkan pula perolehan kewarganegaraan Indonesia melalui proses pewarganegaraan. Warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dan telah tinggal di wilayah negara Republik Indonesia sedikitnya lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut dapat menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang, asalkan tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

 

             II.        Kehilangan Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena:

  1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
  2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu;
  3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonan sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
  4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
  5. Secara sukarela masuk dalam dinas tentara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
  6. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
  7. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
  8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
  9. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

http://www.scribd.com/doc/21733563/Konstitusi-Dan-Tata-Perundang

http://yanel.wetpaint.com/page/Negara+dan+Konstitusi diakses 16-3-2012

library.thinkquest.org/27998/data/constitution.htm diakses hari jumat 16-3-2012


[1]               library.thinkquest.org/27998/data/constitution.htm diakses hari jumat 16-3-2012

[2]              http://yanel.wetpaint.com/page/Negara+dan+Konstitusi diakses 16-3-2012

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s